Danau Tolire

Ini adalah danau yang menyimpan misteri keindahan yang mistis. Termasuk legenda tentang danau ini, yang kabarnya bermula dari hubungan incest antara Bapak dan anak, sehingga seisi desa dikutuk dan ditenggelamkan. Orang Ternate hari ini mengenalnya dengan kisah Tolire Kampung Tenggelam. 

Pada waktu-waktu tertentu, terlihat buaya di danau. Di tepian danau sering terlihat wisatawan yang mencoba melempar batu ke tengah danau. Anehnya, batu itu hanya jatuh di tebing depan si pelempar batu itu. Tidak sampai ke danau.

Afinal Politik Birokrasi

Ditulis oleh Murid Tonirio

Under pressure to program better,they are not in a position to make programming it self object of analysis 

KUTIPAN di atas adalah kritik Tania Murray Li (The Will to Improve) terhadap pengelola negara – saya tidak menggunaan kata pemerintah sebab istilah tersebut berkonotasi keangkuhan sikap otoriter, dan lagi tidak egaliter) Indonesia yang, dengan cara berpikir kolonialisme, mengaggap kelompok di luar lingkaran mereka, rakyat (tidak termasuk pengusaha) adalah “the other” yang biadab, bodoh, terkebelakang, dan kerena itu harus diatur; seperti Eropa yang menganggap di luar Eropa adalah “yang lain” yang biadab yang harus dididik agar maju menjadi Eropa. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, sikap sok tahu pengelola negara terbukti hanya menimbulkan malapetaka. Rakyat makin terjerumus dalam derita kemiskinan warisan kebiadaban bangsa kolonial. 
Saya tidak menemukan pertanyaan sekaligus jawaban – atau mungkin saya tidak terlalu cermat membaca Murray Li – mengapa pengelola negara Indonesia yang kadung mengklaim diri sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak membuat dan melaksanakan program pembangunan justru tidak memiliki kemampuan sekadar menganalisis (ulang) program yang mereka buat sendiri. Apakah karena Indonesia kakurangan orang pintar? Mafia Berkley, tungku desain pembangunan Negara Orde Baru, adalah kumpulan orang-orang pintar. Tetapi karena kepintaran itu, di dataran tinggi Sulawesi Tengah, Murray Li justru menemukan fakta bahwa kebijakan pengelola negara Indonesia sangat merugikan petani (rakyat). Dengan sedikit sikap arbitrase, Saya justru menemukan (secara samar) jawaban-jawaban dalam Pahlawan-Pahlawan Balia; Keluarga Indonesia Dalam Politik, tulisan Saya Sasaki Shiraishi yang mendiskusikan kompleksitas politik Indonesia melalui analisis istilah antar-jemput.
Sasaki Shiarishi mencatat, politik Indonesia dibangun dalam hubungan keluarga. Bagi seorang pejabat, batas antara urusan negara dan urusan keluarga sangat tipis. Kepentingan pribadi bahkan mengalahkan kepentingan negara. Karena bertalian keluarga, seorang dukun pijat bisa dengan leluasa menggunakan fasilitas negara nyaris tanpa batas karena mengenal seorang pejabat atau kerabat perjabat. Misalnya, “A”, seorang (dukun pijat) mau ke persta teman sepupu istrinya. Selain istri dan ibunya, seorang teman sekolah, berikut istri dan anak-anaknya, ingin menumpang mobil bareng ke pesta yang sama. Tapi, si dukun pijat tidak punya mobil. Tapi punya kenalan “B” yang mengenal pengusaha “C”. Si “A” lalu minta tolong pada “B” mengusahakan mobil pinjaman, “B” menceritakan kesulitan kawannya temannya kepada si “C”. Si “C” setuju bicara kepada si “D” agar bisa meminjam mobil dinas pamannya si “E”. Paman “E” setuju meminjamkan mobil. 
Sambil minum kopi, kami mendiskusikan jaringan kekeluarga dalam politik Indonesia ini. Agus SB. menggunakan istilah primordial untuk menjelaskan skema Shiraishi di atas. Sebelumnya, bersama dengan Farida Indriani dan Agus, Saya menggunakan istilah diskriminasi – yang Comot dengan begitu saja dari Oihwa Ong dalam Graduated Soverignity in South-East Asia. Dua istilah ini cukup memadai menjadi basis analisis mendiskusikan politik jaringan keluarga dalam pengelolaan negara yang direpresentasikan melalui birokrasi, tetapi tidak cukup operasional. Istilah afinal (istilah antropologi, yakni terbentuknya hubungan kekeluargaan melalui perkawinan) pantas digunakan. Dengan istilah ini, mampu menjelaskan semangat primordial dan diskriminasi sebagai perilaku politik pengelola negara yang dipraktekkan dengan menumpangi kelemahan sistem birokrasi. 
Dengan istilah afinal, tulisan ini ingin menahbiskan bahwa di Indonesia, terutama pada era demokrasi langsung, pengelolaan negara tidak lebih dan tidak kurang seperti para raja-raja mengelola imperium mereka. Pertama, pemimpin yang terpilih pertama-tama mencari orang-orang dekatnya yang berhubungan kerabat, misalnya mengangkat pejabat yang masih berhubungan famili atau persahabatan dengan pemimpin atau istri mereka. Dari sini kemudian menyebar dan saling menarik kepada kerabat lain yang jika ditarik dengan garis-garis penghubung bisa ditemukan bahwa para pejabat dan konco-konconya saling berhubungan keluarga. Kedua, jika secara kebetulan – karena satu dan lain hal – tidak ada kerabat dekat yang pantas diangkat jadi pejabat, pemimpin yang terpilih kemudian memilih orang-orang yang kira-kira bisa dipercaya bekerja mengabdikan diri untuk kepentingan sang boss. Orang-orang pilihan ini lantas mencari kerabatnya menjadi pendukung imperium yang mereka bangun bersama.
Pola-pola perilaku seperti ini, jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, faktanya bertabur dalam catatan sejarah raja-raja dan kerabat kerajaan. Para raja dan kerabatnya saling menjodohkan/mengawinkan anak-anak mereka. Dengan cara itu, setidaknya ada dua keuntungan yang didapat sekaligus, yakni (a) tetap mempertahankan hegemoni politik kepada rakyat, dan (b) mempertahankan kekuasaan ekonomi – sumber-sumber ekonomi hanya terpusat pada dan tidak berpindah dari mereka. Bagaimana dengan politik birokrasi di Maluku Utara? Saya kira kebuntuan politik dan kemacetan pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara harus dilihat melalui istilah afinal sebagai basis analisis.

Sekretaris Eksekutif GOCEFA, saat ini lagi study S2 UGM

Sejarah Kampung Kami yang Hilang

ditulis oleh Rusli Djalil

Menelusuri jejak sejarah Maluku Utara serasa mencari sebatang jarum di atas onggokan jerami di ladang yang maha luas. Semua orang pasti bicara dalam versinya masing-masing. Karena sejarah Maluku Utara adalah sejarah yang sudah sangat tua. Dia sudah ditulis dalam buku Negarakartagama, kemudian sempat muncul dalam catatan Mahuan, jurutulis ekspedisi laksamana besar Muhammad Ceng Ho dari Cina, lalu para penjelajah Barat, dan terakhir, diramu kembali oleh Adnan Amal SH, pensiunan hakim tinggi, yang mendedikasikan dirinya untuk menulis sejarah negeri kami.

Maluku Utara adalah negeri raja-raja, dengan bahan sejarah tertulisnya sangat minim. Lebih banyak beredar cerita lisan yang berisikan riwayat, atau hikayat, atau dongeng tentang asal muasal raja-raja di Maluku Utara. Disebutkan bahwa raja-raja Moloku—demikian sebutan Maluku Utara di masa silam—adalah keturunan Jafar Siddiq dengan putri dari khayangan. Si Jafar Siddiq ini konon keturunan Nabi Muhammad dari garis Ali bin Abi Thalib. Dan konon kabarnya mereka semua bersaudara.
Padahal, semua orang mengetahui bahwa awal mula persekutuan longgar antara empat kerajaan di Moloku, bermula saat konferensi Moti, di suatu daerah yang bernama Tuanane pada tahun 1322. Pulau ini dapat disaksikan dari tebing Danau Ngade. Jejeran pulau Maitara (yang gambarnya ada dalam mata uang seribu rupiah), Tidore, dan Moti, terlihat sangat apik. 
Tapi sejarah kampung kami juga adalah sejarah hiruk-pikuk peperangan. Mulai dari lahirnya Kekolanoan Ternate, penghadangan armada raja Loloda, Ratu Nukila, Tabariji, Hairun, Babullah, ekspedisi raja Katarabumi menghajar Portugis dan Spanyol serta ummat yang dinasranikan, lalu Katarabumi dan keturunan dihajar balik oleh Ternate, hingga Jailolo dilenyapkan dari peta Bumi sebagai kerajaan berdaulat, serta keperkasaan laksamana besar Nuku, sultan terbesar dalam sejarah Tidore, adalah sejarah yang bersimbah darah.
Saya mulai tertarik menelusuri jejak nenek moyang kami, ketika di perguruan tinggi membaca novel sejarah yang ditulis YB. Mangunwijaya, “Ikan-ikan Hiu Ido Homa.” Novel yang menguak tabir gelap keserakahan raja-raja di Maluku Utara dan derita rakyat yang dibahasakan sebagai “bala kusu se kano-kano.” Meski sakit, rasa itu dipendam diam-diam. Dia hanya muncul sesekali dalam pepatah pepitih yang berisi sindiran halus tentang keserakahan penguasa dan junjungan mereka. Sebuah sejarah yang sakit.
Memang, tak ada yang mutlak dalam sejarah masa lampau. Karena kita hari ini hanya mendekonstruksi saja penggalan-penggalan kisah dari masa lampau. Sebagian muncul dalam catatan mitos, sebagaimana ditulis Naida, seorang jurutulis istana kesultanan Ternate. Sebagian berserak di perpustakaan nasional, sebagian lagi ada di Belanda.
Suatu waktu, seorang kawan yang lagi menyelesaikan tesisnya di Universiteit Leiden, Belanda, datang ke Ternate. Kawan ini, namanya Basri Amin, anak Makassar yang memilih tinggal di Manado, memilih melakukan penelitian di Ternate. Dia yang mengaku kepada saya sebagai pengamat kawasan, membuat saya tak habis pikir, kenapa jauh-jauh datang ke Ternate? Basri menjawab, “Kak Ucli—dia memanggil saya dengan nama kecil—, daerah ini kaya dengan segala hal. Saya tertarik dengan kekayaannya ini, dan saya ingin menelitinya,” ujarnya pada saya setengah tahun lalu.
Ada juga kawan saya menulis sejarah dalam sudut yang berbeda. Itu tak ada yang salah. Georges Levebvre, sejarahwan Perancis, sebagaimana dikutip Jean Paul Sartre, tidak sependapat dengan sejarah sebagai sebuah kesatuan. Ketika terjebak dalam tafsir tunggal, sejarah sudah menjadi dogma yang tak bisa dikorek-korek. Dan saya termasuk tak ingin kita terjebak dalam monism sejarah, yang kemudian menumbuhkan dan memelihara terus budaya feodalisme dalam kehidupan bermasyarakat.
Sejarah yang jujur, seharusnya menjadi cermin bagi kita untuk menatap ke masa depan. Tidak terus-terusan terjebak dalam skeptisisme saat ini saja.
Saya pernah bertanya kepada beberapa kolega dari Ternate, kapan kita punya catatan sejarah yang komprehensif, sedang jejak sejarah di tahun 1942-1950 saja, kita tak bisa merekamnya? Apakah dalam sejarah local pernah disebutkan bahwa Teluk Kao pernah menjadi pangkalan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II? Kita hanya tahu, Teluk Kao menyimpang keindahan alam yang eksotis, yang sayangnya sekarang mulai tercemar limbah NHM, salah satu perusahaan tambang multinasional yang mulai eksploitasi sejak tahun 1999 silam. Kita Cuma mendengar, di masa perang Amerika menjadikan Morotai sebagai batu loncatan dalam strategi leapfrogging Jenderal Douglass Mc. Arthur menuju Filipina dan Tokyo.
Mereka tak bisa menjawab. Hanya ada harapan, periode perjuangan pembentukan provinsi Maluku Utara, yang sempat nebeng ke pemberontakan Permesta (1957-1960), hingga akhir 1999, masih tercatat rapi. Bahwa perjuangang itu bukan Cuma segelintir orang, tapi melibatkan semua kalangan, dari berbagai profesi dan suku serta agama. Dan sempat muncul konflik horizontal berskala luas, sejak akhir 1999 hingga akhir 2000.
Usai konflik, pemerintahan mulai berbenah. Rakyat mulai melakukan rekonsiliasi social. Dan pemilihan gubernur pertama pada 2001 sempat berjalan kisruh, karena kemenangan Abdul Gafur, tokoh yang disebut-sebut orang lama Orde Baru, digoyang dan dimentah. Di sini mulai muncul cacat dalam demokrasi di negeri seribu pulau ini. Lalu harapan perubahan itu mengambang lagi, karena Thaib Armayn, mantan Sekda Maluku Utara di masa sebelumnya, bukannya melakukan pembenahan pemerintahan, malah menambah sengkarut pemerintahan, dengan mengangkat sejumlah orang yang bermasalah dengan hukum. Umumnya mereka masih kerabat dekatnya.
Sudah begitu, perlahan-lahan pemerintahannya mulai terendus bau korupsi. Hasil audit investigative dari lembaga resmi seperti BPK, maupun BPKP, menunjukkan dugaan penyelewengan keuangan Negara yang sangat luar biasa. Terbesar berasal dari dana bantuan social pengungsi. Pemerintah pusat memang mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun terakhir penanganan pengungsi konflik. Pemda Maluku Utara juga menegaskan hal yang sama: masalah pengungsi selesai.
Tapi dalam jarak yang tidak terlalu jauh dari kantor gubernur Maluku Utara yang mentereng, sekitar 500-an meter, tampak gudang eks Bimoli. Di dalamnya berjejer pengungsi yang mendiami bilik-bilik reot. Dari sisi medis, gudang ini sangat tak layak huni. Di sini mereka tinggal, dan menjual minuman keras secara illegal. Kekerasan juga sering terjadi di sekitar kompleks ini. Mereka di sini karena pemukiman mereka, dan bantuan untuk mereka, tak pernah sampai ke tangan yang berhak. Kontras dengan pernyataan petinggi Pemda yang menyebutkan, masalah pengungsi sudah selesai.
Tapi sejauh ini, Thaib Armayn bukan penguasa biasa. Oleh banyak pihak dia disetarakan dengan penguasa Orde Baru. Boleh dibilang, kata Ida Nasim MH, mantan Sekjen KPP PRD, dia lengkap KKN-nya. Bayangkan saja, pemerintahannya diisi oleh apa yang diistilahkan oleh Bupati Halmahera Barat, Namto Roba, sebagai pemerintahan “anak, ponakan, adik ipar, dan kolega.” Belum lagi data korupsinya begitu telanjang. Hasil audit investigatif BPK perwakilan Manado menyebutkan, sejumlah dana muncul di dalam daftar yang begitu tebal, termasuk sejumlah nama yang dulunya dikenal kritis dan bersih.
Tapi Thaib tetap seorang yang sakti. Sudah berulang kali dia disebut dalam beragam dokumen hasil audit berbagai lembaga auditor negara, toh dia tetap saja seorang yang kuat. Saking kuatnya, dalam satu diskusi, Ida Nasim MH, balik bertanya pada saya, kenapa korupsi Thaib tak bisa diungkap aparat penegak hukum?
Dalam pesan pendek lewat handphone kepada saya, Haris Rusli Moti, mantan ketua KPP PRD menulis, “Suharto saja bisa tumbang, masa Thaib tidak bisa.” Suharto dan Thaib memang dua nama dan dua orang yang berbeda. Tapi ketika Haris menyamakan mereka, lengkap data tentang Korupsi, kolusi atau persekongkolannya dengan pengusaha, dan nepotisme, dengan mendudukkan keluarga, kerabat, dan orang dekat di pemerintahan.
Semoga semua ini menjadi pelajaran berharga bagi sejarah anak cucu Maluku Utara di masa mendatang. Dan semoga sejarah ini tak hilang ditelan bumi.