Afinal Politik Birokrasi

Ditulis oleh Murid Tonirio

Under pressure to program better,they are not in a position to make programming it self object of analysis 

KUTIPAN di atas adalah kritik Tania Murray Li (The Will to Improve) terhadap pengelola negara – saya tidak menggunaan kata pemerintah sebab istilah tersebut berkonotasi keangkuhan sikap otoriter, dan lagi tidak egaliter) Indonesia yang, dengan cara berpikir kolonialisme, mengaggap kelompok di luar lingkaran mereka, rakyat (tidak termasuk pengusaha) adalah “the other” yang biadab, bodoh, terkebelakang, dan kerena itu harus diatur; seperti Eropa yang menganggap di luar Eropa adalah “yang lain” yang biadab yang harus dididik agar maju menjadi Eropa. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, sikap sok tahu pengelola negara terbukti hanya menimbulkan malapetaka. Rakyat makin terjerumus dalam derita kemiskinan warisan kebiadaban bangsa kolonial. 
Saya tidak menemukan pertanyaan sekaligus jawaban – atau mungkin saya tidak terlalu cermat membaca Murray Li – mengapa pengelola negara Indonesia yang kadung mengklaim diri sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak membuat dan melaksanakan program pembangunan justru tidak memiliki kemampuan sekadar menganalisis (ulang) program yang mereka buat sendiri. Apakah karena Indonesia kakurangan orang pintar? Mafia Berkley, tungku desain pembangunan Negara Orde Baru, adalah kumpulan orang-orang pintar. Tetapi karena kepintaran itu, di dataran tinggi Sulawesi Tengah, Murray Li justru menemukan fakta bahwa kebijakan pengelola negara Indonesia sangat merugikan petani (rakyat). Dengan sedikit sikap arbitrase, Saya justru menemukan (secara samar) jawaban-jawaban dalam Pahlawan-Pahlawan Balia; Keluarga Indonesia Dalam Politik, tulisan Saya Sasaki Shiraishi yang mendiskusikan kompleksitas politik Indonesia melalui analisis istilah antar-jemput.
Sasaki Shiarishi mencatat, politik Indonesia dibangun dalam hubungan keluarga. Bagi seorang pejabat, batas antara urusan negara dan urusan keluarga sangat tipis. Kepentingan pribadi bahkan mengalahkan kepentingan negara. Karena bertalian keluarga, seorang dukun pijat bisa dengan leluasa menggunakan fasilitas negara nyaris tanpa batas karena mengenal seorang pejabat atau kerabat perjabat. Misalnya, “A”, seorang (dukun pijat) mau ke persta teman sepupu istrinya. Selain istri dan ibunya, seorang teman sekolah, berikut istri dan anak-anaknya, ingin menumpang mobil bareng ke pesta yang sama. Tapi, si dukun pijat tidak punya mobil. Tapi punya kenalan “B” yang mengenal pengusaha “C”. Si “A” lalu minta tolong pada “B” mengusahakan mobil pinjaman, “B” menceritakan kesulitan kawannya temannya kepada si “C”. Si “C” setuju bicara kepada si “D” agar bisa meminjam mobil dinas pamannya si “E”. Paman “E” setuju meminjamkan mobil. 
Sambil minum kopi, kami mendiskusikan jaringan kekeluarga dalam politik Indonesia ini. Agus SB. menggunakan istilah primordial untuk menjelaskan skema Shiraishi di atas. Sebelumnya, bersama dengan Farida Indriani dan Agus, Saya menggunakan istilah diskriminasi – yang Comot dengan begitu saja dari Oihwa Ong dalam Graduated Soverignity in South-East Asia. Dua istilah ini cukup memadai menjadi basis analisis mendiskusikan politik jaringan keluarga dalam pengelolaan negara yang direpresentasikan melalui birokrasi, tetapi tidak cukup operasional. Istilah afinal (istilah antropologi, yakni terbentuknya hubungan kekeluargaan melalui perkawinan) pantas digunakan. Dengan istilah ini, mampu menjelaskan semangat primordial dan diskriminasi sebagai perilaku politik pengelola negara yang dipraktekkan dengan menumpangi kelemahan sistem birokrasi. 
Dengan istilah afinal, tulisan ini ingin menahbiskan bahwa di Indonesia, terutama pada era demokrasi langsung, pengelolaan negara tidak lebih dan tidak kurang seperti para raja-raja mengelola imperium mereka. Pertama, pemimpin yang terpilih pertama-tama mencari orang-orang dekatnya yang berhubungan kerabat, misalnya mengangkat pejabat yang masih berhubungan famili atau persahabatan dengan pemimpin atau istri mereka. Dari sini kemudian menyebar dan saling menarik kepada kerabat lain yang jika ditarik dengan garis-garis penghubung bisa ditemukan bahwa para pejabat dan konco-konconya saling berhubungan keluarga. Kedua, jika secara kebetulan – karena satu dan lain hal – tidak ada kerabat dekat yang pantas diangkat jadi pejabat, pemimpin yang terpilih kemudian memilih orang-orang yang kira-kira bisa dipercaya bekerja mengabdikan diri untuk kepentingan sang boss. Orang-orang pilihan ini lantas mencari kerabatnya menjadi pendukung imperium yang mereka bangun bersama.
Pola-pola perilaku seperti ini, jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, faktanya bertabur dalam catatan sejarah raja-raja dan kerabat kerajaan. Para raja dan kerabatnya saling menjodohkan/mengawinkan anak-anak mereka. Dengan cara itu, setidaknya ada dua keuntungan yang didapat sekaligus, yakni (a) tetap mempertahankan hegemoni politik kepada rakyat, dan (b) mempertahankan kekuasaan ekonomi – sumber-sumber ekonomi hanya terpusat pada dan tidak berpindah dari mereka. Bagaimana dengan politik birokrasi di Maluku Utara? Saya kira kebuntuan politik dan kemacetan pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara harus dilihat melalui istilah afinal sebagai basis analisis.

Sekretaris Eksekutif GOCEFA, saat ini lagi study S2 UGM